Menelusuri perubahan jumlah penerima, pagu anggaran, dan arah kebijakan BLT-Desa Langonsari dari masa pandemi hingga penganggaran yang semakin selektif dan berbasis kondisi keluarga.

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Langonsari melalui penganggaran Dana Desa.

Dalam kurun waktu 2021–2026, penganggaran BLT-Desa di Desa Langonsari mengalami sejumlah perubahan, baik dari sisi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), besaran pagu, persentase terhadap Dana Desa, maupun arah kebijakan yang mendasarinya.

Perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian Pemerintah Desa Langonsari terhadap perkembangan kebijakan pemerintah serta kondisi masyarakat dari tahun ke tahun.

Jika dilihat secara keseluruhan, perjalanan enam tahun tersebut menunjukkan adanya perubahan dari penganggaran dengan porsi yang relatif besar, terutama pada masa pandemi COVID-19, menuju pola penganggaran yang semakin selektif dengan perhatian lebih besar terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat.

---

2021 — BLT-Desa dalam Masa Penanganan Pandemi

Pada tahun 2021, Pemerintah Desa Langonsari menganggarkan BLT-Desa berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 dan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020.

Pada tahun tersebut terdapat 87 KPM dengan besaran bantuan Rp300.000 per KPM per bulan.

Dengan pagu Dana Desa sebesar Rp1.103.466.000, Pemerintah Desa Langonsari menganggarkan BLT-Desa sebesar Rp313.200.000, atau 28,38% dari pagu Dana Desa.

Pada masa tersebut, BLT-Desa menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat desa yang terdampak pandemi COVID-19.

Penganggaran BLT-Desa pada tahun 2021 diarahkan untuk pemberian bantuan selama 12 bulan.

Data Penganggaran 2021

Uraian	Nilai
Jumlah KPM	87 KPM
BLT per KPM/bulan	Rp300.000
Pagu Dana Desa	Rp1.103.466.000
Pagu BLT-Desa	Rp313.200.000
Persentase	28,38%
Periode	12 bulan

---

2022 — Porsi BLT-Desa Mencapai Lebih dari 40%

Memasuki tahun 2022, kebijakan penganggaran BLT-Desa mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 dan PMK Nomor 190/PMK.07/2021, penganggaran BLT-Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 40% dari pagu Dana Desa.

Pemerintah Desa Langonsari pada tahun 2022 menetapkan 131 KPM, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Besaran bantuan tetap sebesar Rp300.000 per KPM per bulan.

Dengan pagu Dana Desa sebesar Rp1.174.561.000, pagu BLT-Desa yang dianggarkan mencapai Rp471.600.000, atau 40,15% dari total pagu Dana Desa.

Angka tersebut menjadi persentase penganggaran BLT-Desa tertinggi selama periode 2021–2026. Tahun 2022 sekaligus menjadi tahun dengan jumlah KPM terbanyak, yaitu 131 KPM.

Penganggaran diarahkan untuk pemberian bantuan selama 12 bulan.

Data Penganggaran 2022

Uraian	Nilai
Jumlah KPM	131 KPM
BLT per KPM/bulan	Rp300.000
Pagu Dana Desa	Rp1.174.561.000
Pagu BLT-Desa	Rp471.600.000
Persentase	40,15%
Periode	12 bulan

---

2023 — Mulai Terjadi Penajaman Sasaran

Pada tahun 2023, Pemerintah Desa Langonsari kembali melakukan penyesuaian penganggaran BLT-Desa sejalan dengan perubahan kebijakan.

Dasar hukum yang digunakan antara lain PMK Nomor 201/PMK.07/2022 dan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022.

Kebijakan penganggaran tidak lagi menggunakan batas minimal 40% sebagaimana tahun 2022. Penganggaran BLT-Desa diarahkan pada minimal 10% dan maksimal 25% dari pagu Dana Desa.

Sejalan dengan perubahan tersebut, jumlah KPM di Desa Langonsari menurun dari 131 KPM pada 2022 menjadi 75 KPM pada 2023.

Besaran bantuan tetap sebesar Rp300.000 per KPM per bulan.

Dengan pagu Dana Desa sebesar Rp1.084.703.000, Pemerintah Desa Langonsari menganggarkan BLT-Desa sebesar Rp270.000.000, atau 24,89% dari pagu Dana Desa.

Perubahan ini menandai mulai adanya penajaman sasaran penerima BLT-Desa dibandingkan kondisi tahun sebelumnya.

Data Penganggaran 2023

Uraian	Nilai
Jumlah KPM	75 KPM
BLT per KPM/bulan	Rp300.000
Pagu Dana Desa	Rp1.084.703.000
Pagu BLT-Desa	Rp270.000.000
Persentase	24,89%
Periode	12 bulan

---

2024 — Fokus Semakin Diperkuat pada Kemiskinan Ekstrem

Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Langonsari kembali menyesuaikan penganggaran BLT-Desa dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum penganggaran antara lain PMK Nomor 145 Tahun 2023, PMK Nomor 98 Tahun 2023, dan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kebijakan tidak lagi menetapkan batas minimal persentase tertentu. Namun, penganggaran BLT-Desa dibatasi paling tinggi 25% dari pagu Dana Desa.

Jumlah KPM Desa Langonsari pada tahun 2024 tetap sebanyak 75 KPM, dengan besaran bantuan Rp300.000 per KPM per bulan.

Dengan pagu Dana Desa sebesar Rp1.315.913.000, Pemerintah Desa Langonsari menganggarkan BLT-Desa sebesar Rp270.000.000, atau 20,52% dari pagu Dana Desa.

Pada periode ini, orientasi kebijakan semakin menekankan penerima BLT-Desa yang memenuhi kriteria, khususnya masyarakat dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Data Penganggaran 2024

Uraian	Nilai
Jumlah KPM	75 KPM
BLT per KPM/bulan	Rp300.000
Pagu Dana Desa	Rp1.315.913.000
Pagu BLT-Desa	Rp270.000.000
Persentase	20,52%
Periode	12 bulan

---

2025 — Batas Maksimal Penganggaran Menjadi 15%

Pada tahun 2025, kembali terjadi perubahan kebijakan penganggaran BLT-Desa.

Pemerintah Desa Langonsari mengacu pada PMK Nomor 108 Tahun 2024 dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2024.

Salah satu perubahan penting adalah batas maksimal penganggaran BLT-Desa menjadi 15% dari pagu Dana Desa.

Jumlah KPM Desa Langonsari kembali mengalami penurunan menjadi 71 KPM, dengan besaran bantuan tetap Rp300.000 per KPM per bulan.

Pagu Dana Desa Desa Langonsari tahun 2025 sebesar Rp1.725.447.000, sedangkan pagu BLT-Desa sebesar Rp255.600.000, atau 14,81% dari pagu Dana Desa.

Pada tahun ini tidak lagi terdapat kewajiban umum penganggaran BLT-Desa selama 12 bulan.

Perubahan tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi Pemerintah Desa untuk menyesuaikan penganggaran dengan kondisi penerima manfaat sekaligus kebutuhan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Data Penganggaran 2025

Uraian	Nilai
Jumlah KPM	71 KPM
BLT per KPM/bulan	Rp300.000
Pagu Dana Desa	Rp1.725.447.000
Pagu BLT-Desa	Rp255.600.000
Persentase	14,81%
Periode	Tidak wajib 12 bulan

---

2026 — Semakin Berbasis Kondisi Keluarga dan Data Pemerintah

Pada tahun 2026, Pemerintah Desa Langonsari kembali melakukan penyesuaian penganggaran BLT-Desa berdasarkan ketentuan terbaru.

Dasar hukum yang tercantum dalam penganggaran adalah PMK Nomor 7 Tahun 2026 dan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2025.

Jumlah KPM Desa Langonsari tetap sebanyak 71 KPM, dengan besaran bantuan Rp300.000 per KPM per bulan.

Pagu Dana Desa Desa Langonsari tahun 2026 sebesar Rp373.456.000, sedangkan pagu BLT-Desa yang dianggarkan sebesar Rp63.900.000, atau 17,11% dari pagu Dana Desa.

Pada tahun 2026 tidak terdapat kewajiban umum pemberian BLT-Desa selama 12 bulan. Penetapan penerima semakin diarahkan berdasarkan kondisi keluarga dan data pemerintah.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan penganggaran BLT-Desa tidak lagi semata-mata dilihat dari besarnya persentase Dana Desa yang dialokasikan, tetapi semakin menekankan pada ketepatan penerima dan kesesuaian dengan kondisi keluarga yang membutuhkan.

Data Penganggaran 2026

Uraian	Nilai
Jumlah KPM	71 KPM
BLT per KPM/bulan	Rp300.000
Pagu Dana Desa	Rp373.456.000
Pagu BLT-Desa	Rp63.900.000
Persentase	17,11%
Periode	Tidak wajib 12 bulan
Arah penetapan	Kondisi keluarga dan data pemerintah

---

Perjalanan Penganggaran BLT-Desa Langonsari 2021–2026

Secara keseluruhan, perjalanan penganggaran BLT-Desa di Desa Langonsari dapat dilihat melalui perubahan jumlah KPM dan proporsi anggaran berikut:

 

Data tersebut memperlihatkan bahwa tahun 2022 merupakan titik tertinggi, baik dari jumlah KPM maupun proporsi penganggaran BLT-Desa terhadap Dana Desa.

Setelah tahun 2022, jumlah KPM dan pagu BLT-Desa di Desa Langonsari secara umum mengalami penurunan sejalan dengan perubahan kebijakan penganggaran.

---

Perubahan Pagu BLT-Desa Desa Langonsari

Jika dilihat dari nilai nominalnya, pagu BLT-Desa yang telah dianggarkan Pemerintah Desa Langonsari selama 2021–2026 adalah:

Tahun	Pagu BLT-Desa
2021	Rp313.200.000
2022	Rp471.600.000
2023	Rp270.000.000
2024	Rp270.000.000
2025	Rp255.600.000
2026	Rp63.900.000

Pagu BLT-Desa tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp471.600.000, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2026 sebesar Rp63.900.000.

Perubahan tersebut tidak dapat dilihat hanya dari jumlah KPM, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks perubahan kebijakan nasional mengenai penganggaran Dana Desa dan BLT-Desa.

---

Dari 40% Menuju Penganggaran yang Lebih Selektif

Perjalanan enam tahun BLT-Desa di Desa Langonsari memperlihatkan perubahan arah kebijakan yang cukup jelas.

Pada masa pandemi, BLT-Desa menjadi instrumen perlindungan sosial dengan porsi anggaran yang relatif besar. Tahun 2022 bahkan mencapai 40,15% dari pagu Dana Desa dengan 131 KPM.

Setelah itu, kebijakan berkembang menuju pola penganggaran yang lebih selektif. Jumlah KPM menurun menjadi 75 KPM pada 2023–2024 dan kemudian menjadi 71 KPM pada 2025–2026.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penganggaran BLT-Desa tidak lagi semata-mata berorientasi pada besarnya alokasi, tetapi semakin memperhatikan ketepatan sasaran dan kondisi masyarakat penerima manfaat.

---

Apa Maknanya bagi Desa Langonsari?

Perubahan kebijakan BLT-Desa selama enam tahun memberikan gambaran bahwa Pemerintah Desa Langonsari harus terus menyesuaikan perencanaan APBDes dengan ketentuan yang berlaku.

Pola penganggaran pada satu tahun tidak dapat secara otomatis diterapkan pada tahun berikutnya. Setiap tahun diperlukan pencermatan dan penyesuaian kembali terhadap regulasi, data, kondisi masyarakat, serta kemampuan keuangan Desa.

Dalam pelaksanaannya, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Mencermati regulasi terbaru;

2. Memutakhirkan data calon penerima;

3. Memverifikasi kondisi keluarga;

4. Menyesuaikan jumlah KPM;

5. Menghitung kemampuan APBDes;

6. Melaksanakan pembahasan dan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku;

7. Menganggarkan BLT-Desa dalam APBDes; dan

8. Menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penyaluran BLT-Desa.

Dengan demikian, perubahan kebijakan BLT-Desa juga mendorong Pemerintah Desa Langonsari untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pendataan, verifikasi, penganggaran, penyaluran, dan dokumentasi.

---

Enam Tahun BLT-Desa Langonsari dalam Angka

Dalam periode 2021–2026, terdapat beberapa catatan penting:

131 KPM
Jumlah KPM tertinggi, terjadi pada 2022.

71 KPM
Jumlah KPM pada 2025 dan 2026.

40,15%
Persentase penganggaran tertinggi terhadap Dana Desa, terjadi pada 2022.

Rp471,6 Juta
Pagu BLT-Desa tertinggi, terjadi pada 2022.

Rp63,9 Juta
Pagu BLT-Desa pada 2026.

Rp300.000
Besaran BLT per KPM per bulan dalam data penganggaran 2021–2026.

---

Kesimpulan

Penganggaran BLT-Desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Langonsari selama 2021–2026 memperlihatkan perjalanan kebijakan yang dinamis.

Pada tahun 2021, BLT-Desa masih sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19. Tahun 2022 menjadi periode dengan jumlah KPM dan porsi anggaran tertinggi, ketika penganggaran ditetapkan minimal 40% dari Dana Desa.

Mulai tahun 2023, kebijakan bergerak menuju penganggaran yang lebih selektif. Jumlah KPM Desa Langonsari turun dari 131 KPM menjadi 75 KPM, kemudian menjadi 71 KPM pada 2025 dan 2026.

Dari sisi pagu, anggaran BLT-Desa meningkat dari Rp313,2 juta pada 2021 menjadi Rp471,6 juta pada 2022, kemudian menurun menjadi Rp270 juta pada 2023 dan 2024, Rp255,6 juta pada 2025, dan Rp63,9 juta pada 2026.

Perjalanan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pola penganggaran dengan porsi besar untuk merespons kondisi pandemi menuju pola yang semakin menekankan ketepatan sasaran, kondisi keluarga, dan pemanfaatan data pemerintah.

Bagi Desa Langonsari, perjalanan enam tahun ini bukan sekadar catatan perubahan angka dalam APBDes. Perjalanan tersebut merupakan bagian dari sejarah pengelolaan Dana Desa dan sekaligus menunjukkan bagaimana Pemerintah Desa terus menyesuaikan kebijakan penganggaran dengan perkembangan regulasi dan kondisi masyarakat.

BLT-Desa bukan sekadar tentang berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi tentang bagaimana anggaran tersebut dapat diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

LANGONSARI MANDIRI

MAJU • AGAMIS • NYAMAN • DIGITAL • INOVATIF • RELIGIUS & BERBUDAYA